Archive for Pendidikan

Upaya Meningkatkan Mutu dan Kualitas Guru SD

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya ayng diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apa pun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang siknifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dengan kata lain, perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung pada guru pula.

A. Pengertian Guru yang Profesional
1. Pengertian guru
UNESCO mengungkapkan guru adalah agen perubahan yang mampu mendorong terhadap pemahaman dan toleransi, dan tidak sekedar hanya mencerdaskan peserta didik tetapi mampu mengembangkan kepribadian yang utuh, berakhlak, dan berkarakter.
Guru merupakan penjaga peradaban dan pelindung kemajuan (Meyer, dalam Dirto Hadisusanto, Suryati Sidharto, dan Dwi Siswoyo, 1995:101).
Guru merupakan jabatan atau profesi yang membutuhkan keahlian khusus sebagai guru. Selain itu guru adalah tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, dalam arti mengembangkan ranah cipta, rasa dan karsa siswa sebagai implementasi konsep ideal mendidik. Karakteristik kepribadian guru meliputi : fleksibilitas kognitif dan keterbukaan psikologis. Kita berharap guru mampu berkompetisi dan bekerja secara professional.
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Undang-undang Guru dan Dosen, no 14 Th. 2005).

2. Definisi Profesional
Kata profesional berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat professional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.(Dr. Nana Sudjana, 1988).
Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (undang-undang Guru dan Dosen, no 14 Th. 2005).

3. Guru yang Profesional
Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Dengan kata lain guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.
Yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya memiliki pendidikan formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik dalam KBM serta landasan-landasan kependidikan seperti tercantum dalam kompetensi guru. Dalam melakukan kewenangan profesionalismenya, guru dituntut memiliki seperangkat kemampuan (kompetensi) yang beraneka ragam.
Guru profesional harus memiliki persyaratan, yang meliputi:
a) Memiliki bakat sebagai guru
b) Memiliki keahlian sebagai guru
c) Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi
d) Memiliki mental yang sehat
e) Berbadan sehat
f) Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas
g) Guru adalah manusia berjiwa Pancasila
h) Guru adalah seorang warga negara yang baik
i) Memiliki kepribadian yang matang dan berkembang
j) Pengembangan profesi secara berkesinambungan.

B. Kendala-kendala yang Timbul dalam Meningkatkan Mutu dan Kualitas Guru SD
Adapaun kendala-kendala yang timbul dalam meningkatkan mutu dan kualitas guru adalah:
1. Masih banyak guru yang memiliki kompetensi keilmuan dan profesionalitas rendah dan memprihatinkan.
2. Masih banyak guru yang kurang terpacu dan termotivasi untuk memberdayakan diri, mengembangkan profesionalitas diri dan memuthakirkan pengetahuan mereka secara terus menerus dan berkelanjutan meskipun cukup banyak guru Indonesia yang sangat rajin mengikuti program pendidikan.
3. Masih banyak guru yang kurang terpacu, terdorong dan tergerak secara pribadi untuk mengembangkan profesi mereka sebagai guru. Para guru umumnya masih kurang mampu menulis karya ilmiah bidang pembelajaran, menemukan teknologi sederhana dan tepat guna, membuat alat peraga pembelajaran, dan atau menciptakan karya seni.
4. Hanya sedikit guru Indonesia yang secara sungguh-sungguh, penuh kesadaran diri untuk menjalin kesejawatan dan mengikuti pertemuan–pertemuan untuk mengembangkan profesi .

Keempat hal di atas setidak-tidaknya merupakan bukti pendukung bahwa mutu profesionalitas guru di Indonesia masih rendah. Kurang memuaskan, bahkan memprihatinkan meskipun berbagai upaya pengembangan dan peningkatan mutu profesionalitas sudah dilakukan oleh pemerintah. Hal itu terjadi karena terdapat berbagai kendala pengembangan dan peningkatan mutu profesionalitas guru di Indonesia, di antaranya adalah;
a) Kendala personal berupa rendahnya kesadaran guru untuk mengutamakan mutu dalam pengembangan diri, kurang termotivasinya guru untuk memiliki program terbaik bagi pemberdayaan diri, tertanamnya rasa tidak berdaya dan tidak mampu untuk mengembangkan profesi.
b) Kendala ekonomis berupa terbatasnya kemampuan financial guru untuk secara berkelanjutan mengembangkan diri, amat rendahnya penghasilan sebagai guru sehingga memaksa mereka bekerja bermacam-macam, dan banyaknya pungutan dan pembiayaan kepada mereka sehingga mengurangi kemampuan ekonomis untuk mengembangkan profesi.
c) Kendala struktural berupa banyaknya pihak yang mengatur dan mengawasi guru sehingga mereka tidak bisa bekerja dengan tenang, rumitnya jenjang dan jalur pengembangan profesi atau karier yang membuat mereka merasa tidak berdaya, terlalu ketat dan kakunya berbagai birokrasi yang mengikat para guru, sehingga tidak mampu mengembangkan kreativitas.
d) Kendala sosial berupa rendahnya penghargaan masyarakat terhadap profesi guru, kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan profesi guru, dan kurangnya fasilitas sosial bagi pengembangan profesi guru.
e) Kendala budaya berupa rendahnya budaya kerja berorientasi mutu sehingga para guru bekerja seadanya.

C. Upaya Meningkatkan mutu dan kualitas guru SD
Peningkatan kualitas guru tidak dapat dilakukan secara spektakuler, coba-coba dan instan. Peningkatan kualitas harus berdasarkan data, tujuan, sasaran dan target yang jelas. Evaluasi ketercapainyapun harus dilakukan secara cermat, dikomunikasikan objektif, dan terbuka. Inilah bagian dari tantangan peningkatan kualitas guru di sekolah.

Upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas guru adalah:
1. Dalam upaya peningkatan mutu guru melalui pendidikan dalam jabatan, penekanan diberikan pada kemampuan guru agar dapat meningkatkan efektifitas mengajar, mengatasi persoalan-persoalan praktis dan pengelolaan PBM, dan meningkatkan kepekaan guru terhadap perbedaan individu para siswa yang dihadapinya.
2. Pembinaan mutu guru perlu secara sungguh-sungguh memberikan perhatian, melatih kepekaan guru terhadap para siswa yang semakin beragam, terutama pada pendidikan dasar sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya akses peserta didik terhadap sekolah.
3. Dalam rangka peningkatan mutu guru, lembaga-lembaga Diklat (PPG dan BPG) di lingkungan Depdiknas perlu lebih dioptimalkan peranannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Sesuai dengan prisip-prinsip peningkatan mutu berbasis sekolah dan semangat desentralisasi, sekolah diberi kewenangan yang lebih besar untuk menentukan apa yang terbaik untuk meningkatkan mutu guru-gurunya.
5. Mengikuti program sertifikasi, dalam UUD RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat guru dan dosen. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi.
6. Menaikan upah dan gaji guru,
Dengan menaikan upah dan gaji guru maka akan meningkatkan kesejahteraan guru sehingga guru lebih serius dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya.
7. Guru memiliki pengetahuan dan keterampilan
Pengetahuan dan keterampilan bagi seorang guru merupakan suatu hal yang mutlak, guru sebagai seorang komunitator harus memiliki syarat, yaitu terampil berkomunikasi, sikap, pengetahuan, dan sistem social budaya. Disamping itu guru senantiasa mengembangkan diri dengan pengetahuan yang mendukung profesionalitasnya dengan ilmu pendidikan, menguasai secara penuh materi yang diajar serta selalu mengembangkan model pembelajaran. Jadi, untuk meningkatkan kualitas guru sebaiknya guru memiliki pengetahuan yang luas dan berbagai keterampilan.

8. Mengutamakan layanan
Guru sebagai tenaga professional akan melayani siswanya untuk mengembangkan diri lebih maju, berpikir kritis, kreatif, mengambil keputusan dan memecahkan masalah serta tidak membedakan antara satu siswa dengan lainnya.
9. Memiliki kesatuan atau organisasi
Suatu profesi perlu memiliki kesatuan atau organisasi profesi yang berfungsi sebagai lembaga pengendali keseluruhan profesi itu, baik secara mandiri maupun secara bersama-sama dengan pihak lain yang relevan
10. Mendapat pengakuan orang lain terhadap pekerjaan guru
Sekarang pengakuan terhadap seorang guru hanya tinggal sebatas nama kenangan, bahwa beliau adalah guruku, ustadku, kepedulian terhadap jasa yang diberi oleh guru telah tertindas oleh kesibukan material, dan kadang-kadang guru diukur dengan material sehingga ada kecenderungan guru yang materialistis.
11. Menghapus diskriminasi status guru yang saat ini beragam.

D. Kesimpulan
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yakni dengan menciptakan guru yang profesional dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas guru, sehingga masalah pendidikan di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik.

Iklan

mengoptimalkan pelaksanaan ujian nasional Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dari tahun ke tahun, sejak pemerintah memutuskan dilaksanakannya Ujian Nasional banyak menuai kecaman meskipun tidak sedikit dukungan yang mengalir. Alasan yang cukup fenomenal dengan kenyataan yang terjadi sekarang, “untuk peningkatan mutu, kualitas pendidikan di negeri ini”. Benarkah alasan tersebut? “kenapa sepertinya mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia di bawah negara lain?” Pertanyaan yang sangat bagus atau ironis terhadap pendidikan di negeri ini?
Jika pertanyaan semacam ini memang berfungsi untuk memotivasi peningkatan mutu agar lebih baik, bisa jadi ini pertanyaan yang lumrah dilontarkan oleh para calon guru di Indonesia. Dengan selalu penilaian kualitas pendidikan di bawah negara lain, bisa jadi hal ini mestinya semakin memacu motivasi terutama bagi para calon guru tadi untuk meningkatkan kualitas pendidikannya lewat “bagaimana menjadi guru yang baik, efektif, efisien dan berkualitas”. Bukankah pemerintah telah merangsang dengan adanya sertifikasi guru dan dosen? Namun jika pertanyaan semacam ini bersifat keputus-asaan.
Media informasi yang sekarang berkembang begitu pesat ternyata belum mampu untuk menampung berbagai informasi dari bidang pendidikan. Banyak sekali informasi prestasi anak negeri yang sudah dikenal dunia internasional. Namun di tempat lain di sudut negeri, masih banyak sekolah-sekolah atau pun tempat pembelajaran lain yang begitu menyedihkan kondisinya dan diperparah lagi belum ada perhatian dari pemerintah setempat untuk menangani sekolah tersebut.
Sekarang, dengan istilah lain dan beragam, pemerintah terus dan terus berupaya untuk meningkatkan mutu dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan dari para praktisi pendidikan mengenai kualitas pendidikan di negeri ini, salah satunya dengan tetap dilaksanakannya Ujian Nasional. Dengan meningkatkan standar nilai kelulusan diharapkan mutu pendidikan akan meningkat. Tentunya banyak terjadi pro dan kontra, termasuk juga dalam pelaksanaannya. Tidak bisa dipungkiri, bahwa sebenarnya tidak masalah pemerintah melaksanakan aturan tersebut. Hal ini terbukti dengan prosentasi kelulusan siswa peserta ujian yang dapat melebihi 90%, meskipun nilai ini tidak bisa dikatakan pemerintah dan masyarakat telah berhasil dalam pendidikan. Keberhasilan pendidikan bersifat semu, tergantung sekali dari tujuan pendidikan itu sendiri. Jika berdasar nilai angka, bisa jadi siswa peserta ujain berhasil jika telah dinyatakan lulus. Namun jika kita lebih menilai akan perilaku siswa nantinya setelah terdidik, belum tentu siswa yang dinyatakan lulus telah berhasil pendidikannya. Sayangnya, hal semacam ini kurang disadari pula oleh para tenaga pendidik, karena lebih mengutamakan angka matematik untuk mengukur tingkat keberhasilan pendidikan.
Dan sangat ironis memang, dalam pelaksanaannya, peserta UN tidak sepenuhnya bisa dikatakan lulus jika keberhasilannya dinilai dari hal kedua tadi. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan UN sehingga ujian yang semestinya digunakan untuk dijadikan tolok ukur kemampuan siswa dalam belajar menjadi mentah dan tidak ada artinya. Kecurangan-kecurangan dan pelanggaran tatib pelaksanaan UN ternyata sudah dianggap hal yang lumrah, ditambah lagi dukungan dari sebagian tenaga kependidikan terjadi hal semacam ini. Bisa jadi ini sebagai anggapan yang salah tentang keberhasilan sebuah pendidikan, atau bisa jadi juga untuk mengejar gengsi dan nama yang semu. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita harus membangun bangsa ini dari hal yang terkecil yakni dengan mengoptimalkan pelaksanaan ujian nasional dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

B. Rumusan masalah
Dalam makalah ini saya mengambil sebuah permasalahan “bagaimanakah cara mengoptimalkan pelaksanaan ujian nasional dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan? “.

C. Tujuan
Untuk mengetahui bagaimana cara mengoptimalkan pelaksanaan ujian nasional dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pendidikan di Indonesia
Pendidikan merupakan kebutuhan umat manusia. Sebab pendidikan bisa membentuk manusia yang berbudi pekerti yang luhur dan moral yang baik. Sebagaimana yang kita ketahui, tujuan dari pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia agar beriman dan bertakwa terhadap Allah, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap, mandiri, jujur, serta memiliki rasa tanggung jawab. Itu sebabnya, pendidikan harus mampu mempersiapkan warga Indonesia agar bisa berperan aktif dalam seluruh lapangan kehidupan, terampil, jujur, berdisiplin, bermoral, dan toleran. Karena itu, pendidikan harus diarahkan pada peningkatan kualitas kemampuan intelektual dan profesional serta sikap, kepribadian dan moral manusia Indonesia umumnya.
Kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).
Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.
Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP).

B. Ujian Nasional
Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menerapkan UAN sebagai salah satu bentuk evaluasi pendidikan. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2003/2004 disebutkan bahwa tujuan UN adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik melalui pemberian tes pada siswa sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas. Selain itu UN bertujuan untuk mengukur mutu pendidikan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Nasional, provinsi, kabupaten, sampai tingkat sekolah.
UN berfungsi sebagai alat pengendali mutu pendidikan secara Nasional, pendorong peningkatan mutu pendidikan secara Nasional, bahan dalam menentukan kelulusan peserta didik, dan sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. UN merupakan salah satu bentuk evaluasi belajar pada akhir tahun pelajaran yang diterapkan pada beberapa mata pelajaran yang dianggap penting, walaupun masih ada perdebatan tentang mengapa mata pelajaran itu yang penting dan apakah itu berarti yang lain tidak penting. Benarkah bahwa matematika, IPA, dan Bahasa Inggris merupakan tiga mata pelajaran yang paling penting?
Dalam Peraturan Menteri Diknas No. 45 tahun 2006 mengenai ujian nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

1) Kondisi Ujian Nasional
Kabar yang benar-benar mengejutkan telah diklarifikasi oleh Badan Nasional Standarisasi Pendidikan (BNSP) melalui validasi standar kompetensi lulusan (SKL) UN tahun 2007 yang telah dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, 24 Oktober 2007. Dengan narasumber : Dr. Bambang Suryadi (BSNP) dan Dra. Rahma Julaiha, MA (Puspendik Depdiknas RI). Melalui kegiatan ini telah banyak aspirasi dan pandangan tentang mendadaknya pelaksanaan UN 2008 yang akan dilalui murid-murid SD.
Murid-murid Sekolah Dasar mulai tahun pelajaran ini (2007/2008) akan menjalani Ujian Nasional secara serentak dengan mata pelajaran yang bakal diujikan yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Perubahan mata pelajaran Ujian Nasional juga terjadi pada jenjang SMA/MA, jika sebelumnya hanya tiga mata pelajaran, maka tahun pelajaran ini bertambah menjadi 6 matpel. Sementara untuk SMK/ SMALB tidak mengalami perubahan.
Pada tingkat SMP, dari tiga mata pelajaran ditambah menjadi 4 matpel, yakni Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Pada rencana teknis pelaksanaan UN nantinya, setiap satu hari ujian siswa akan menghadapi dua mata pelajaran yang diujikan, hanya siswa SMP yang mendapat penambahan hari ujian menjadi empat hari yaitu satu hari untuk satu mata pelajaran yang diujikan.

2) Standarisasi Kelulusan
Menurut Dr. Bambang, standar nilai kelulusan untuk setiap jenjang mulai SMA, MA, SMK, SMP hingga SD semua sama, yaitu rata-rata minimal 5,25 dengan tidak ada nilai di bawah 4,25 (ini kriteria pertama). Khusus untuk siswa SMK nilai mata pelajaran kompetensi keahlian minimal 7,00 dan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata UN SMK tersebut.
Apabila kriteria di atas tidak tercapai, maka ada kriteria kedua yang mensyaratkan: boleh terdapat nilai 4,00 hanya pada satu mata pelajaran yang di-UN-kan, dan lima mata pelajaran lainnya harus mencapai nilai sekurang-kurangnya 6,00 dan mencapai nilai rata-rata minimal 5,25.
Penambahan mata pelajaran yang diujikan pada tahun 2007/2008 ini karena selama ini BSNP mendapatkan masukan, bahwa ada ketidakseimbangan tingkat keseriusan antara mata pelajaran yang di-UN-kan dengan yang tidak di-UN-kan. Maka perlu adanya keseimbangan dengan penambahan matpel tersebut, sehingga diharapkan siswa juga menyeriusi mata pelajaran yang tadinya dipandang sebelah mata. Apakah hal ini malah menambah beban pelajar dan membuat angka kelulusan menurun? Jawabnya diplomatis, “Jika proses belajarnya baik dan siswa serius, maka tidak menjadi beban. Apalagi mata pelajaran tambahan ini tahun lalu diujikan juga dalam ujian sekolah. Yang menjadi beban, bila proses belajar mengajarnya tidak baik, prasarana kurang serta minat dan motivasi siswa untuk belajar kurang, meski mata pelajaran yang di-UN-kan sedikit tetap saja menjadi beban”. Pelaksanaan UN tahun 2008 yang semula dianggarkan 500 M ternyata dipangkas oleh DPR menjadi 96 M, sehingga perlu dukungan pemerintah daerah untuk melaksanakan UN ini. Maka Pemda dituntut untuk berada di barisan depan dalam penyelenggaran UN di wilayahnya masing-masing karena sudah dimasukkan dalam pos APBD, untuk biaya pelaksanaan UN ini. Selain itu daerah juga memiliki kewenangan dalam menentukan kelulusan siswa, tidak hanya pusat. Sebab pihak terkait di daerah lebih mengetahui keadaan dan kemampuan siswa serta bahan yang harus diujikan kepada siswa tersebut. Karena Pemda juga mengeluarkan dana dalam menyelenggarakan UN 2007/2008 ini, otomatis ada keseriusan pemerintah daerah untuk mempersiapkan UN 2008 jauh lebih baik dari sebelumnya.

C. Pengaruh Ujian Nasional
Selama diberlakukan UN/UAN terjadi perubahan-perubahan peraturan yang semakin lama semakin memberatkan siswa dan menambah ketegangan dan sikap prustasi di kalangan siswa. Mulai dari batas nilai minimal kelulusan (passing-grade) dan rata-rata nilai kelulusan yang semakin tinggi, penambahan mata pelajaran yang diujikan dalam UN dan proses serta mekanisme perbaikan serta ujian persamaan yang harus ditempuh oleh siswa yang tidak lulus UN. Adapun pengaruh ujian nasional yakni:

1) Positif
Sikap positif dan pro-aktif dari semua pihak, baik siswa, guru (dengan seluruh unsur di sekolah) demikian pula orang tua. Pihak siswa mempersiapkan dirinya dengan berupaya meningkatkan penguasaan materi pelajaran yang akan diujikan. Demikian juga pihak guru dan pihak sekolah, yaitu dengan mengadakan berbagai kegiatan yang memberikan kemungkinan bagi peningkatan penguasaan siswa terhadap matapelajaran yang akan diujikan dalam UN, baik dalam bentuk pemadatan maupun Test Uji Coba (TUC).
Sedangkan para orang tua berupaya membimbing anak-anak mereka di rumah serta memberikan dorongan dan dukungan dengan berbagai cara. Ketegangan-ketegangan yang terlahir dari kekhawatiran yang memuncak yang dikarenakan adanya kenyataan serta berpijak pada informasi media yang memberitakan kegagalan-kegagalan siswa dalam menempuh UN di berbagai sekolah di seluruh pelosok Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan, bahkan termasuk di dalamnya dari kelompok siswa yang berprestasi serta sekolah-sekolah paporit.
Ketegangan yang dialami para guru di setiap sekolah, khususnya guru pengajar matapelajaran yang diujikan dalam UN, disebabkan ada anggapan dalam pemikiran setiap guru bahwa kemampuan dan keberhasilan mereka mengajar sedang diuji dengan indikasi keberhasilan siswanya dalam menempuh UN. Ketegangan tersebut disebabkan oleh adanya tekanan dari Dinas Pendidikan di setiap wilayah yang mentargetkan persentase tertentu dalam kelulusan pada masing-masing sekolah di wilayahnya. Dan tentunya Dinas Pendidikan di wilayah pun tidak luput dari tekanan dan tuntutan dari instansi Pendidikan di atasnya. Mekanisme saling menekan yang sistematis yang secara sistematis pula telah melahirkan UN-pobia di kalangan siswa, para guru dan para pejabat instansi bidang pendidikan di tingkat daerah.
Untuk mengantisipasi ketegangan-ketegangan tersebut, juga sekaligus dalam mempersiapkan dalam menghadapi ujian nasional, pada umumnya dilakukan berbagai persiapan. Dimulai dari pemadatan-pemadatan dalam berbagai matapelajaran yang diujikan dalam UN, yang tidak jarang menyita perhatian pihak sekolah dan siswa sehingga ada kesan menelantarkan atau mengabaikan matapelajaran lainnya. Selain pemadatan, diadakan pula bimbingan belajar (bimbel) dan try-out dalam bentuk TUC (Test Uji Coba) baik yang dilakukan oleh sekolah-sekolah (gabungan beberapa sekolah di setiap wilayah), maupun TUC Dinas Pendidikan di setiap wilayah.

2) Negatif
Standar nilai yang terus meningkat membuat siswa maupun pihak sekolah berusaha keras agar sukses menempuh Ujian Nasional. Bahkan sampai melakukan hal yang tidak jujur sekalipun. Skenario kecurangan yang ditemui adalah intervensi dan intimidasi terhadap pengawas UN. Padahal pengawas sudah ditetapkan dengan sistem silang murni.
Ternyata terjadi kesepakatan/konsensus antara Kepala Sekolah. Kepala Sekolah yang mengutus guru menjadi pengawas memberi arahan agar tidak ketat dalam pengawasan. Selama peserta UN menjawab soal, kami para pengawas tidak boleh menghampiri. Peserta UN dibiarkan saja, walaupun mereka ngerpek, nyontek saling berbagi jawaban. Pengawas baru boleh menegur jika mereka menimbulkan ribut kegaduhan, ketahuan membawa HP atau kalkulator. Seandainya ada pengawas yang melanggar konsensus ini, Kepala Sekolah akan melaporkannya pada Kepala Sekolah asal pengawas. Beberapa orang rekan pengawas bahkan ditarik oleh Kepala Sekolahnya dan diganti dengan guru yang lain karena tidak sanggup mematuhi konsensus ini.
Mengapa terjadi kesepakatan ini? Selama tiga tahun siswa dididik di sekolah agar menjadi siswa yang baik dan jujur. Tapi, di akhir masa studi mereka diperbolehkan atau dianjurkan untuk berbuat curang. Jika saat sekolah sudah terbiasa curang, maka wajar saja kalau menjadi pejabat nantinya melakukan kecurangan yang lebih besar (korupsi misalnya) tidak canggung lagi. Seorang rekan guru bertanya, dimana budi pekerti yang sebelumnya kita tanamkan pada mereka? Kepala Sekolah beralasan meminta pengawas membiarkan saja peserta UN agar mereka tidak tertekan. Pernah terjadi menurut beliau, seorang peserta UN yang sebenarnya rangking 1 gugup dan tertekan psikologisnya lalu tidak mampu menjawab soal dengan baik dan akhirnya tidak lulus. Atau peserta UN pingsan. Mengapa pengawas yang disalahkan?
Semua siswa pasti berharap lulus, begitu juga orang tua, para guru dan Kepala Sekolah. Namun, semuanya tentunya didapatkan dengan jalan yang seharusnya, bukan dengan jalan curang. Tak hanya sekedar tanggung jawab moral. Bukankah setiap perbuatan kita pasti akan dipertanggungjawabkan di hari akhir? Bukankah keimanan dan ketaqwaan mengharuskan kita untuk meyakini dan menyadari hal ini?
Apa yang salah dalam Pendidikan kita? Kita tentunya tidak ingin melahirkan lulusan yang hanya cerdas secara intelektual semata. Too much science, too little faith (terlalu banyak ilmu, terlalu sedikit iman).

D. Mengoptimalkan pelaksanaan Ujian Nasional
1) Memahami makna kelulusan
Sekarang ini makna kelulusan bagi seorang siswa adalah yang terpenting dapat memenuhi standar nilai yang dibakukan dan mendapat predikat lulus dari sekolah. Sebenarnya makna kelulusan bagi seorang siswa merupakan sesuatu yang mutlak dicapai untuk menentukan langkah berikutnya, namun hal ini harus dilakukan secara jujur dan bersaing secara sehat/sportif. Oleh karena itu sangat penting bagi seorang siswa dalam memaknai sebuah arti kelulusan.
2) Transparansi ujian nasional
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan ujian nasional, hendaknya dilaksanakan dengan jujur dan transparan agar tidak menimbulkan keresahan-keresahan di tengah masyarakat. Di dalam negeri kondisi ini diperparah oleh keinginan sebagian masyarakat kita yang muncul dengan kondisi kurang memahami akan makna “iklim kompetitif” di dalam prespektif psikologi perkembangan bagi pembelajar. Transparansi tersebut harus dilakukan agar tidaka terjadi kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional tersebut.
3) Tidak tergelincir pada negosiasi politis
Sekarang ini penyelenggara Ujian Nasional pada tahun pelajaran 2004/2005 (Depdiknas) tergelincir dengan negosiasi politis yang telah menetapkan adanya Ujian Nasional Ulang, bagi mereka yang tidak lulus Ujian Nasional (utama maupun susulan). Hal ini akan menjadi sebuah pemikiran yang salah dari siswa karena tergoda dengan adanya ujian nasional ulang.
4) Melaksanakan uji coba
Dalam menghadapi ujian nasional, di setiap-setiap sekolah telah memikirkan solusi dan kiat-kiat agar dapat melaksanakan ujian nasional dengan baik. Berbagai persiapan yang dilakukan kepada para siswa misalnya mengadakan try out, remedial dan pemberian pelajaran tambahan agar siswa dapat menguasai materi-materi yang akan diujikan.
5) Psikologi peserta didik
Dalam pelaksanaan ujian nasional seorang guru sangat berperan penting dalam mempersiapkan mental peserta didik dalam menghadapi soal-soal yang diujikan. Guru tidak hanya memberikan materi pelajaran, guru juga harus memberikan sebuah dorongan dan rangsangan kepada peserta didik untuk percaya diri agar bisa melalui ujian nasional dengan tenang.
6) Mengaktifkan peran orang tua
Selain guru mempunyai peran bagi peserta didik, orang tua juga mempunyai andil yang sangat besar dalam membimbing anaknya untuk menghadapi ujian nasional. Kita sebagai orang tua haruslah bijak dalam menyikapi setiap tingkah laku dan respon anak dalam menghadapi ujian nasional. kita tidak boleh memberikan sebuah tekanan-tekanan dan paksaan yang berat apalagi anak dikaitkan dalam masalah yang dihadapi di rumah.

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia salah satunya adalah kita harus mengoptimalkan pelaksanaan ujian nasional. ujian nasional harus dilaksakan dengan optimal agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang hanya akan merugikan berbagai pihak terutama peserta didik yang sedang menjalaninya.

B. SARAN
Agar pemerintah lebih mengupayakan agar dalam pelaksanaan ujian nasional tidak terjadi kecurangan. Dan tidak memberikan standarisasi nilai yang sangat berat karena dapat menganggu perkembangan psikologi peserta didik.

Daftar Pustaka

Tilaar, H.A.R. 2004. Standarisasi Pendidikan Nasional. Rineka Cipta: Jakarta

http://wawankuswandoro.blogspot.com/2008/01/pendidikan-dan-politik.html

http://www.menkokesra.go.id/content/view/790/39/

http://sawali.info/2008/08/30/ujian-nasional-un-jalan-terus/

http://harian-aceh.com/arsip/index.php?option=com_content&task=view&id=1445&Itemid=34

UJI KOMPETENSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Undang-undang Profesi Guru Tahun 2005 mengenai Standar Kompetensi Guru mewajibkan adanya uji kompetensi bagi setiap tenaga pendidik. Uji kompetensi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai penguasaan materi ajar (substansi) dan metode pembelajaran setiap guru. Hasil uji kompetensi ini yang menentukan apakah seseorang guru masih dalam kategori layak mengajar atau belum layak mengajar. Selanjutnya guru yang dikategorikan belum layak mengajar harus diberi pelatihan pendalaman materi.
Uji Kompetensi Guru merupakan tes yang mengukur penguasaan materi ajar dan metode pembelajaran pada mata pelajaran di jenjang pendidikan tertentu dan merupakan persyaratan minimal seorang guru untuk dapat mengajar. Pengembangan tes mengacu pada Standar Kompetensi Guru yang dikeluarkan oleh Depdiknas.
Untuk meningkatkan kualitas guru, perlu dilakukan suatu sistem pengujian terhadap kompetensi guru. Sejalan dengan kebijakan daerah telah melakukan uji kompetensi guru, mereka melakukannya terutama untuk mengetahui kemampuan guru di daerahnya, untuk kenaikan pangkat dan jabatan, serta untuk mengangkat kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Uji kompetensi guru dapat dilakukan secara nasional, regional maupun lokal.

A.Tujuan Uji Kompetensi
Tujuan uji kompetensi adalah untuk menilai dan menetapkan apakah peserta uji sudah kompeten atau belum kompeten atas standar kompetensi yang diujikan. Keputusan hasil uji kompetensi yang menyatakan kompeten, merupakan dasar dari penerbitan sertifikat kompetensi.

B.Prinsip-prinsip Uji Kompetensi
Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam melaksanakan uji kompetensi adalah :
1.Valid, artinya : menilai apa yang seharusnya dinilai, bukti-bukti yang dikumpulkan harus mencukupi serta terkini dan asli.
2.Reliabel, artinya : penilaian bersifat konsisten, dapat menghasilkan kesimpulan yang sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat dan asesor yang berbeda.
3.Fleksibel, artinya : penilaian dilakukan dengan metoda yang disesuikan dengan kondisi peserta uji serta kondisi tempat uji kompetensi.
4.Adil, artinya : dalam penilaian tidak boleh ada diskriminasi terhadap peserta, dimana peserta harus diperlakukan sama sesuai dengan prosedur yang ada dengan tidak melihat dari kelompok mana dia berasal.
5.Efektif dan Efisien, artinya : tidak membuang-buang sumber daya dan waktu dalam melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Uji kompetensi sedapat mungkin dilaksanakan di tempat kerja.
6.Berpusat kepada peserta uji kompetensi, artinya : proses pengujian difokuskan kepada peserta uji kompetensi, dimana asesor memfokuskan diri pada pengumpulan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh peserta uji. Kombinasi metode yang tepat dapat digunakan untuk dapat menggali seluruh informasi yang berkaitan dengan unjuk kerja yang dapat dikumpulkan dari peserta uji kompetensi.
7.Memenuhi persyaratan keselamatan kerja, artinya : seluruh penilaian harus dilaksanakan sejalan dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.

C.Pentingnya Uji Kompetensi Guru
Uji kompetensi guru, baik secara teoritis maupun secara praktis memiliki manfaat yang sangat penting, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru yaitu:
1.Sebagai alat untuk mengembangkan standar kemampuan profesional guru
2.Merupakan alat seleksi penerimaan guru
3.Untuk pengelompokkan guru
4.Sebagai bahan acuan dalam pengembangan kurikulum
5.Merupakan alat pembinaan guru
6.Mendorong kegiatan dan hasil belajar

D.Materi Uji Kompetensi Guru
Materi yang diujikan mencakup empat aspek sebagaimana yang terdapat dalam standar kompetensi guru yaitu:
1.Kompetensi Pedagogik materinya adalah:
a)Rencana pembelajaran
b)Pelaksanaan pembelajaran
c)Evaluasi pembelajaran
d)Landasan kependidikan
e)Kebijakan pendidikan
f)Tingkat perkembangan peserta didik
g)Pendekatan pembelajaran
h)Penguasaan kurikulum
2.Kompetensi Kepribadian materi ujinya adalah:
a)Sikap terhadap profesi
b)Motivasi
c)Kepribadian

3.Kompetensi Sosial materi ujinya adalah:
a)Komunikasi
b)Pemanfaatan teknologi informasi
c)Kemampuan hidup bermasyarakat
d)Pengabdian pada masyarakat
e)Keterlibatan dalam berbagai lembaga kemasyarakatan

4.Kompetensi Profesional
a)Substansi keilmuan yang terkait dengan materi ajar yang ada dalam kurikulum
b)Pemahaman terhadap hubungan konsep antar mata pelajaran/materi ajar
c)Penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari
d)Pengetahuan tentang penelitian dan kajian untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan /materi yang diajarkan

Bagi Tenaga Kependidikan materi ujinya adalah:
1.Pemahaman tugas, peran dan fungsi satuan pendidikan
2.Konsep manajemen satuan pendidikan
3.Jenis input dan output satuan pendidikan
4.Standar Pelayanan Minimal (SPM)
5.Konsep manajemen mutu satuan pendidikan
6.Perencanaan sistem mutu satuan pendidikan
7.Penerapan sistem nanajemen mutu satuan pendidikan
8.Evaluasi sistem manajemen mutu satuan pendidikan

E.Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru
Uji kompetensi guru hendaknya dilakukan secara berkesinambungan, untuk mengetahui perkembangan profesionalisme guru. Dengan demikian, hasil uji kompetensi tersebut dapat digunakan setiap saat, baik untuk kenaikan jabatan, penempatan, maupun pemberian penghargaan bagi para guru.

Pelaksanaan uji kompetensi guru dapat dilakukan oleh sekolah atau daerah, bekerja sama dengan pusat pengujian atau lembaga-lembaga yang biasa melakukan pengujian dan pengetasan.
a.Rambu-Rambu Pelaksanaan Uji Kompetensi
Rambu-rambu pelaksanaan uji kompetensi meliputi :
1.Uji kompetensi dilaksanakan dengan prosedur, proses serta lingkungan yang dikenal oleh peserta uji.
2.Uji Kompetensi dilaksanakan apabila peserta memiliki keyakinan bahwa dirinya sudah kompeten.
3.Uji Kompetensi dilaksanakan dengan melibatkan dan memperhatikan kondisi serta potensi peserta melalui proses kerjasama.
4.Keputusan uji kompetensi mengacu kepada standar kinerja yang dipersyaratkan sesuai dengan standar kompetensi kerja yang diujikan.
5.Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh peserta dalam proses uji kompetensi, sebagian didasarkan atas bukti-bukti yang dikumpulkan pada saat mereka bekerja.
6.Metode uji kompetensi yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan kompetensi yang diujikan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada serta kondisi peserta uji.

b.Waktu Pelaksanaan Uji Kompetensi
Uji kompetensi dalam satu tahun dilaksanakan dua kali yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember.

F.Alat Ukur Uji Kompetensi
Pelaksanaan uji kompetensi menggunakan dua jenis alat ukur yang dikembangkan berdasar indikator yang terdapat dalam standar kompetensi. Kedua bentuk alat ukur tersebut adalah tes dan nontes. Alat ukur yang berbentuk tes terdiri atas tes tertulis dan tes kinerja. Alat ukur yang bersifat nontes adalah evaluasi diri dan penilaian portofolio yang dilakukan oleh teman sejawat dan atasan dengan melihat dokumen-dokumen yang ada.

Daftar Pustaka

Mulyasa. E. 2007. Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
2007. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
http://www.google.co.id/search?hl=id&q=uji+kompetensi+tenaga+kependidikan&btnG=Telusuri&meta
http://www.bnsp.go.id/default.asp?go=cms&m=3&c=213